Hasil Quick Count Pilpres 2019 Provinsi Kaltara

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

DPRD Kalimantan Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari dua belas partai politik. Seluruh partai politik mendapat jatah di DPRD Kaltara disebabkan pemekaran Kaltara dari Kaltim. Susunan DPRD dengan perincian sebagai berikut:

Partai Demokrat 5 Kursi
Partai Golkar 4 Kursi
Partai Hanura 4 Kursi
PDI-P 4 Kursi
Partai Gerindra 4 Kursi
PAN 3 Kursi
Partai NasDem 2 Kursi
PKB 2 Kursi
PKS 2 Kursi
PBB 2 Kursi
PPP 2 Kursi
PKPI 1 Kursi
Total 35 Kursi

Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kota Tarakan
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Malinau
Kabupaten Nunukan
Kabupaten Tana Tidung

Seluruh wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun. Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

Selengkapnya

Hasil Real Quick Count Pilgub Kaltara 2015

Pilkada Gubernur Kalimantan Utara 2015 menjadi ajang perebutan kursi antara pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio (Irau) versus Jusuf SK-Marthin Bila. Tak satupun pasangan calon (paslon) yang menambah panjang daftar kontestan Pilgub Kaltara yang digelar serentak pada 9 Desember 2015. Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU Kalimantan Utara mendapat dua pasangan calon.

Di atas angin, Irau unggul. Pasangan mantan Pj Gubernur Kaltara dan mantan Walikota Tarakan itu diusung PKS, PDI-P, PAN, dan PBB plus sokongan kuat dari Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Menilik kursi di DPRD Kaltara, pasangan ini sudah mendapat 24 kursi dari 35 kursi yang ada. Lawannya diusung empat partai politik masing-masing partai Hanura, Nasdem, PKPI, dan PKB, Jusuf SK-Marthin Bila akan memberikan perlawanan sengit. Sebagai "pengadil laga", KPU sudah siap dengan berbagai regulasinya.

Hasil Hitung Cepat Sementara Pilgub Kaltara 2015 Provinsi Kalimantan Utara :

1. Irianto Lambrie - Udin Hianggio (Irau) :
2. Jusuf Serang Kasim - Marthin Bila :

Pilkada Serentak Kaltara - Provinsi Kalimantan Utara 2015 :

1. Kab. Tana Tidung
2. Kab. Bulungan
3. Kab. Malinau
4. Kab. Nunukan

Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES) Widodo Tri Sektianto mengatakan, sedikitnya ada beberapa pemimpin yang berpotensi maju dan berpeluang dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara. Keluarnya beberapa nama itu berdasarkan survei dan jejak pendapat masyarakat Kalimatan Utara. Survei menggunakan tiga metode pertanyaan, pertama top of mind, kedua semi terbuka, dan terakhir simulasi calon.

Dalam survei juga diketahui, bahwa sebanyak 95,7% responden menolak tokoh yang terindikasi korupsi. Sedang 60,1% responden menyatakan tidak setuju calon gubernur memberikan uang untuk mendapatkan dukungan atau simpati masyarakat. Dijelaskan, survei INES mengunakan multistage random sampling dengan melibatkan 668 responden yang diambil dari lima kabupaten dan desa atau kelurahan. Tingkat kepercayaan survei adalah 98% dengan matgin error 4,5%.

Selengkapnya

Hasil 2 Lembaga Survei Pilgub Kaltara 2015

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, mengundang perhatian banyak pihak. Termasuk lembaga survei yang akan lakukan penghitungan cepat (quick qount) hasil pilkada untuk pertama kalinya di Kaltara ini.

Hingga kemarin, tercatat sudah ada lembaga survei nasional yang mendaftar ke KPU Provinsi Kaltara. Yaitu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indo Barometer. “Sudah ada dua yang mendaftar. Tapi setelah dikoreksi berkasnya oleh divisi hukum, ternyata masih ada yang kurang,” ungkap Winarno, komisioner KPU Kaltara.

Melalui utusannya, kedua lembaga survei tersebut mendaftar ke KPU Kaltara di Jalan Salak, Tanjung Selor, Selasa (24/11) kemarin. “Tadi (kemarin, Red.) datangnya. Mereka bersamaan. Cuma dari lembaga survei yang berbeda,” imbuhnya.

Senada disampaikan Rustam Akib, komisiner KPU Kaltara divisi hukum. Dia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015, tentang partisipasi masyarakat, lembaga survei yang akan melaksanakan proses hitung cepat hasil pilkada, harus mendaftar diri atau melapor ke KPU.

Dikatakan, tak hanya lembaga yang akan melakukan survei, dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tersebut juga mewajibkan lembaga pemantau untuk mendaftarkan ke KPU Provinsi. “Semuanya sudah ada yang mengatur termasuk proses hitung cepat. Itu ada dijelaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat,” tegasnya.

Rustam membenarkan, sudah ada dua lembaga survei yang mendaftar ke KPU Kaltara. Namun masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga berkas pendaftaran belum diterima. “Sesuai keputusan terbaru dari KPU Pusat, bahwa bagi lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat terakhir pendaftarannya pada 2 Desember. Jadi masih kita tunggu mereka untuk melengkapi kekurangan persyaratannya hingga tanggal tersebut,” jelas Rustam.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain, harus menyerahkan akta pendirian, susunan pengurus dan surat keterangan domisili.

Selain itu, sesuai yang tercantum dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015, lembaga survei harus membuat beberapa surat pernyataan, seperti tidak berpihak, tidak mengganggu proses pilkada, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak mengubah data lapangan, dan surat menggunakan metode ilmiah.

Lembaga survei juga wajib melaporkan metodologi pencuplikan data, sumber data, sumber dana, jumlah responden, serta tempat dan waktu survei. “Kemudian saat mengumumkan hasil survei, lembaga survei diwajibkan memberitahukan sumber dana, metodologi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, dan cakupan pelaksanaan survei. Dan yang paling penting juga, harus ada pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan,” papar Rustam kepada wartawan, Selasa (24/11).

Bagaimana dengan lembaga survei yang tidak mendaftarkan diri? Rustam menegaskan, sesuai dengan PKPU sudah dijelaskan, bahwa lembaga tersebut bisa dikenakan sanksi. “Ada sanksinya, tapi apa itu sanksinya saya belum mengetahui secara detailnya. Yang pasti akan ada sanksinya,” tegas dia. (*/nug/udi)

Selengkapnya

2 Bakal Calon Pilgub Kaltara - Kalimantan Utara

Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU Kalimantan Utara mendapat dua pasangan calon. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut adalah pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio (Irau) versus Jusuf SK-Marthin Bila.

Pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio (Irau) merupakan Pasangan mantan Pj Gubernur Kaltara dan mantan Walikota Tarakan yang diusung PKS, PDI-P, PAN, dan PBB plus sokongan kuat dari Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Sementara pasangan Jusuf SK-Marthin Bila diusung empat partai politik masing-masing partai Hanura, Nasdem, PKPI, dan PKB.

Pilkada Serentak Kaltara - Provinsi Kalimantan Utara :

1. Kab. Tana Tidung
2. Kab. Bulungan
3. Kab. Malinau
4. Kab. Nunukan

Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES) Widodo Tri Sektianto mengatakan, sedikitnya ada beberapa pemimpin yang berpotensi maju dan berpeluang dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara. "Mereka terdiri dari Anang Dachlan Djauhari, Jusuf SK, Budiman Arifin, Irianto Lambire, Martin Billa, Brahim Saleh, Ince A Rifai, Dicky Wainal Usman, dan H Abdul Hafid Ahmad," katanya, Selasa (7/7/2015).

Keluarnya beberapa nama itu berdasarkan survei dan jejak pendapat masyarakat Kalimatan Utara. Survei menggunakan tiga metode pertanyaan, pertama top of mind, kedua semi terbuka, dan terakhir simulasi calon. "Dalam survei itu Anang Dachlan Djauhari disebut-sebut sebagai tokoh yang paling tepat memimpin Kalimantan Utara saat ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 35,9% responden," bebernya.

Dalam survei juga diketahui, bahwa sebanyak 95,7% responden menolak tokoh yang terindikasi korupsi. Sedang 60,1% responden menyatakan tidak setuju calon gubernur memberikan uang untuk mendapatkan dukungan atau simpati masyarakat. Dijelaskan, survei INES mengunakan multistage random sampling dengan melibatkan 668 responden yang diambil dari lima kabupaten dan desa atau kelurahan. "Tingkat kepercayaan survei adalah 98% dengan matgin error 4,5%," pungkasnya.

#Lihat pula : Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Selengkapnya

Pilkada Serentak Kaltara - Kalimantan Utara

Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES) Widodo Tri Sektianto mengatakan, sedikitnya ada beberapa pemimpin yang berpotensi maju dan berpeluang dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara.

"Mereka terdiri dari Anang Dachlan Djauhari, Jusuf SK, Budiman Arifin, Irianto Lambire, Martin Billa, Brahim Saleh, Ince A Rifai, Dicky Wainal Usman, dan H Abdul Hafid Ahmad," katanya, Selasa (7/7/2015).

Pilkada Serentak Kaltara - Provinsi Kalimantan Utara :

1. Kab. Tana Tidung
2. Kab. Bulungan
3. Kab. Malinau
4. Kab. Nunukan

Keluarnya beberapa nama itu berdasarkan survei dan jejak pendapat masyarakat Kalimatan Utara. Survei menggunakan tiga metode pertanyaan, pertama top of mind, kedua semi terbuka, dan terakhir simulasi calon.

"Dalam survei itu Anang Dachlan Djauhari disebut-sebut sebagai tokoh yang paling tepat memimpin Kalimantan Utara saat ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 35,9% responden," bebernya.

Dalam survei juga diketahui, bahwa sebanyak 95,7% responden menolak tokoh yang terindikasi korupsi. Sedang 60,1% responden menyatakan tidak setuju calon gubernur memberikan uang untuk mendapatkan dukungan atau simpati masyarakat.

Dijelaskan, survei INES mengunakan multistage random sampling dengan melibatkan 668 responden yang diambil dari lima kabupaten dan desa atau kelurahan. "Tingkat kepercayaan survei adalah 98% dengan matgin error 4,5%," pungkasnya.

Selengkapnya

Pilkada 2015 Serentak Kaltara - Kalimantan Utara

Hingga kini Kepolisian Resort (Polres) Bulungan belum mempunyai gambaran sistem/pola pengamanan yang akan diterapkan menyusul pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan di pengujung tahun 2015 dan atau awal tahun 2016 mendatang.

Meski begitu, institusi penegak hukum ini tetap menegaskan pelaksanaan pilkada yang dilakukan serentak merupakan prioritas utama di samping tugas-tugas kepolisian lainnya. Pasalnya, tak seperti daerah lain, di wilayah hukum Polres Bulungan nanti akan digelar tiga pilkada serentak, yakni pemilihan Bupati (Pilbup) Bulungan, Pilbup Tana Tidung (Polres Tana Tidung belum dibentuk), dan pemilihan gubernur (Pilgub) Provinsi Kaltara.

"Tentu pilkada serentak adalah tantangan. Menghadapi itu, kami belum punya gambaran. Kami masih menunggu," sebut Kompol Edy Budiarto yang baru saja menerima jabatan baru sebagai Kabag Ops Bulungan di ruang Rupatama Mapolres Bulungan, Senin (26/1). Dia menggantikan Kabag Ops sebelumnya, Kompol I Nyoman Wijana yang kini menjabat posisi Wasrik di Polda Kaltim.

Mendampingi Kapolres Bulungan AKPB Eka Wahyudianta, Kompol Edy menjelaskan, Polres Bulungan akan mulai menyusun pola pengamanan pilkada serentak di tiga daerah berbeda dalam wilayah hukum tersebut jika tahapan pelaksanaan pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dikeluarkan.

Apalagi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota baru saja disahkan DPR RI di Senayan dan beberapa klausul dalam undang-undang tersebut menunggu revisi.

"Setelah semua itu selesai dan surat pentahapan dari KPU juga ada, baru kami bisa menyusun pola pengamannya," sebut Edy yang sebelumnya bertugas di Direktorat Intel Polda Kaltim.

Pihaknya pun optimistis. Jumlah personel Polres Bulungan lebih kurang 300 personel saat ini masih mampu mengamankan jalannya tiga pilkada serentak di Bulungan dan Tana Tidung. Kata Edy, personel yang ada disebar berdasarkan peta kerawanan di tiap tempat pemungutan suara.

"Jika tingkat kerawanan memang sedikit satu personel cukup. Tetapi kalau berat, kami minta satu personel instansi lain. Mungkin dari Pemda juga ada bantuan. Selain itu, bisa juga minta bantuan dari Brimob dan rekan-rekan di institusi TNI. Teknis atau pola pengamanan juga segera kami rancang," tandasnya.

Selengkapnya