KPU Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi pelaksana sementara pilkada Mamuju Tengah (Mateng) sampai KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah terbentuk."Pilkada Mamuju Tengah akan digelar pada Desember 2015, dan akan digelar secara serentak bersama pilkada tiga Kabupaten lainnya di Sulbar, diantaranya pilkada Kabupaten Majene, Mamuju dan Mamuju Utara," kata Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, KPU Sulbar akan menjadi pelaksana sementara Pilkada Mamuju Tengah tersebut karena KPU Mamuju Tengah belum terbentuk sebelumnya akibat kelembagaan kesekretariatannya juga belum terbentuk sebelumnya.
"Kesekretariatan kelembagaan KPU Mamuju Tengah belum terbentuk, sehingga pada saat tahapan pilkada Mamuju Tangah dimulai pada bulan April tahun ini, KPU Sulbar akan menjadi penyelenggara sementara pilkada Mamuju Tengah," katanya.
Menurut dia, Pembentukan KPU Mamuju Tengah akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret, jadi sambil menunggu hingga KPU Mamuju Tengah terbentuk, KPU Sulbar akan melaksanakan tahapan pilkada Mamuju Tengah.
Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena KPU merupakan jabatan hirarki yang dapat saling terkoordinasi melaksanakan tugasnya.
"Kami harap masyarakat tidak khawatir dengan pelaksanakan pilkada Mamuju Tengah, karena penyelenggara akan selalu siap melaksanakan tugas, dan akan berjalan lancar tanpa ada masalah," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Provinsi Sulawesi Barat meminta agar Pilkada Majene digelar serentak bersama Pilkada kabupaten lainnya yang digelar serentak di Sulbar.
"Jangan ada alasan soal anggaran untuk membuat Pilkada Majene tidak digelar serentak tahun ini," kata anggota DPD-RI Sulbar, Asri Anas di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Pilkada Majene mesti digelar tahun ini bersamaan dengan tiga kabupaten lainnya di Sulbar yakni Pilkada Mamuju, Mamuju Tengah dan Pilkada Mamuju Utara. Menurut dia, sebelumnya KPU di Majene beralasan Pilkada Majene terbentur dana untuk melaksanakan Pilkada serentak.
Sementara, kata dia, pemerintah di Majene juga beralasan tidak menyiapkan dana untuk digunakan menggelar Pilkada Majene tahun ini. "Semestinya ada solusi jangan biarkan Pilkada Majene menjadi ditunda karena anggaran," katanya. Ia mengatakan, tahun ini anggaran Pilkada akan mengunakan anggaran APBN sehingga pemerintah pusat telah menyiapkannya.
"Solusinya adalah anggaran Pilkada Majene dapat menggunakan anggaran APBN yang memang telah disiapkan untuk Pilkada, karena anggaran APBN memang disiapkan untuk Pilkada dan bencana ketika sewaktu waktu dibutuhkan," katanya. (ant/mar)
