Lembaga Survei Indonesia merilis hasil surveinya soal persepsi masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Peneliti LSI Dodi Ambardi memaparkan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pilkada digelar secara langsung. "Sebanyak 84 persen menginginkan pilkada secara langsung, hanya 5,8 persen yang menginginkan pilkada lewat DPRD dan 6,8 persen mengatakan tidak masalah apakah pilkada diadakan secara langsung atau sebaliknya," katanya di kantor LSI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).
Hasil tersebut, kata Dodi, tidak berbanding lurus dengan suara elite yang terbelah terhadap isu yang sama. Selanjutnya, dilihat dari afiliasi politik pasca pemilihan presiden 2014, penemuan yang relatif sama juga didapatkan oleh LSI. "Sebanyak 89 persen dari pemilih Jokowi lebih memilih pilkada langsung. Begitupun pemilih Prabowo, meskipun selisih 10 persen, sebanyak 78 persen juga menginginkan pilkada langsung. Itu membuktikan, mayoritas pemilih pilkada langsung tidak peduli dengan afiliasi politik. Meskipun sebagian kecil partisan mereka menginginkan secara tidak langsung tetapi aecara absolut memilih pilkada langsung," beber Dodi.
Dodi melanjutkan, kalau suara di tingkat elite terbelah terhadap pilkada, tidak demikian di publik. Masa pemilih partai Koalisi Indonesia Hebat, 91 persen memilih pilkada langsung. Begitu juga masa Koalisi Merah Putih, 81 persen menginginkan pilkada langsung. "Hal yang kurang lebih sama juga didapatkan dari masa pemilih Demokrat dan PPP, yang 83 persen menginkan pilkada langsung. Jadi secara umum, mayoritas publik juga setuju pilkada diadakan secara langsung tidak peduli dukungan politiknya," imbuhnya.
Temuan LSI ini, kata Dodi, tidak memiliki perubahan berarti pada survei yang sama yang dilakukan 2012. Waktu itu, sebanyak 87 persen rakyat menginginkan pemilihan gubernur diadakan secara langsung dan 88 persen menginginkan pemilihan wali kota juga diadakan secara langsung.
Survei ini melibatkan 2.000 responden dari 33 provinsi di Indonesia, dengan kualitas responden pria-wanita 50-50, desa-kota 49-51. Toleransi kesalahannya sebesar 2,1 persen. "Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan dipilih dalam pemilu, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan," ujarnya. - beritasatu
