Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyiapkan sebanyak 18 pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota di provinsi setempat pada tahun 2015.
"Persiapan rapat koordinasi tetap dilakukan oleh penyelenggara pemilu, meskipun saat ini masih ada pro dan kontra terkait dengan rancangan undang-undang pilkada yang dibahas DPR," kata Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro saat berada di Kabupaten Jember, Selasa.
Belasan daerah yang menggelar pilkada tersebut yakni Kabupaten Ngawi (April), Kota Blitar, Lamongan, Ponorogo, Kabupaten Kediri (Mei), Situbondo, Jember, Gresik, Kota Surabaya (Juni), Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Sumenep, Kabupaten Malang (Juli), Sidoarjo (Agustus), Kabupaten Blitar (Oktober), dan Pacitan (November).
"Beberapa Komisioner KPU Jatim beserta ketua dan sekretaris KPU kabupaten/ kota yang akan menggelar pilkada tahun depan sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU pusat di Jakarta," tuturnya.
Mengenai persoalan RUU Pilkada yang masih menjadi perdebatan, ia optimistis tidak akan memengaruhi kinerja penyelenggara pemilu di tingkat Jatim dan jajaran di bawahnya dalam mempersiapkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"KPU harus tunduk terhadap peraturan yang akan disahkan nanti, sehingga apapun bunyi UU baik pilkada langsung maupun pilkada melalui DPRD, itu tidak menjadi masalah bagi penyelenggara pemilu," ucap mantan Komisioner KPU Jember itu.
Sementara Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi mengatakan pihaknya masih mempersiapkan pengajuan anggaran pelaksanaan pilkada, namun masih dalam tahap perumusan yang akan diajukan pada APBD Jember tahun 2015.
"Kami menyusun anggaran dengan asumsi pilkada langsung, namun penyelenggara pemilu di daerah akan siap melaksanakan UU Pilkada yang akan disahkan nanti dan penyusunan anggaran juga akan disesuaikan, sehingga tidak ada masalah kalau pilkada melalui dewan," tuturnya.
Ia berharap penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tahapan pilkada lebih baik dibandingkan pada Pilkada Jember tahun 2010, sehingga berbagai persiapan dilakukan sejak dini, meskipun payung hukum pelaksanaan pilkada masih belum tuntas. - Antara
