Kejadian-kejadian terkini membuat banyak orang sampai pada kesimpulan revolusi diperlukan.
Pemerintah dipandang sudah tidak efektif, perkembangan politik tak tentu arah, rupiah melemah, penggawa hukum tertinggi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah, dan pemerintah dilecehkan pula oleh negara tetangga. Apa lagi yang tersisa kecuali semangat massa yang siap dibakar?
Penyadaran - Bagi orang yang sehari-hari bergelut dalam persoalan kenegaraan tentu mafhum belaka bahwa kesimpulan itu tidak berlebihan. Ada kekecewaan yang lahir tak lama setelah Reformasi. Terus membesar karena politik menyimpang dari cita-cita, perbaikan ekonomi tak menyentuh sebagian besar warga, dan para pemimpin makin terlihat individualis. Rakyat kehilangan harapan.
Namun, harapan pulalah yang sesungguhnya melandasi kesimpulan itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa harapan terhadap perbaikan negeri ini sesungguhnya masih sangat besar di balik semua suara yang pesimis. Revolusi hanyalah sebuah jalan. Arahnya sulit diprediksi. Pemilu juga sebuah jalan. Dengan perencanaan dan kendali yang lebih jelas. Dalam seluruh konteks ini, Pemilu 2014 jadi sangat menentukan.
Penyadaran pemilih selalu penting menjelang pemilu. Mereka kunci utama pemimpin dan politik pascapemilu. Calon pemilih perlu disadarkan bahwa kondisi negara bisa genting apabila pilihan mereka masih berfokus pada unsur kedekatan, kekeluargaan, dan popularitas. Sudah cukup pelajaran. Ini bukan hanya menyangkut calon presiden untuk menghindarkan terpilihnya presiden yang lemah dan individualis, melainkan juga legislatif perwakilan rakyat dan perwakilan daerah (DPD).
Wawasan kebangsaan dan bela negara yang sederhana bisa sangat membantu. Pemilih perlu mencermati kemampuan calonnya menyelesaikan berbagai dimensi masalah. Kedaerahan, budaya, politik, ekonomi, sosial, dan batas-batas negara yang menentukan perwujudan kedaulatan. Presiden dan politisi mendatang mesti menguasai masalah ini dan mempunyai tekad mempertahankan format keindonesiaan yang kuat.
Cara paling mudah adalah melihat dari perspektif konstitusi, yang merupakan dasar perjuangan dan aktivitas politik. Pemilih perlu mendapatkan akses dan rangsangan membaca pasal-pasal dalam UUD 1945. Sosialisasi mengenai masalah ini mestinya menjadi tanggung jawab dan agenda lembaga penyelenggara pemilu.
Demikian juga dengan para calon. Semua perlu mendapat pengetahuan konstitusi yang cukup agar konstitusi menjadi pegangan utama, pedoman dalam politik dan penyelenggaraan negara. Parpol punya kewajiban memastikan kadernya mendapat pembekalan yang memadai. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap para calon anggota DPD yang nonpartisan.
