Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurniansyah meminta pasangan calon peserta pilkada berkompetisi dalam suasana demokrasi yang sehat dan tanpa melabrak aturan. "Kepada pasangan calon agar tetap patuh dan tunduk pada mekanisme penyelenggaraan pilkada yang telah ditetapkan KPU. Pasangan calon mesti memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat," katanya di Mamuju, Jumat. Ferry berharap, pasangan calon yang akan ambil bagian di pilkada serentak 9 Desember 2015 agar menjalani setiap tahapan penyelenggaraan sesuai aturan. "Kita buat aturan ini bukan menjegal pasangan calon. Tapi untuk memudahkan dan mengatur alur pilkada ini menjadi lebih baik," katanya. Pria berkaca mata itu sadar betul betapa aturan yang saat ini telah ditetapkan KPU masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, jika masih ada pasangan calon yang merasa tidak puas dengan mekanisme penyelenggaraan pilkada, jalur hukum terbuka lebar untuk ditempuh. "Bahwa aturan ini belum sempurna, iya kita juga memahami itu. Tapi kita juga harus menghormatinya. Kalau tidak puas, ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh," tutup Ferry Kurniansyah.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan pasangan calon bupati-wakil bupati untuk empat pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Dewan Pengurus Pusat PDIP telah mentukan sikap tentang dukungan kepada figur calon kepala daerah di Sulbar, kata Sekretaris DPD PDIP Sulbar, Charles Wiseman di Mamuju, Selasa. Untuk pilkada Kabupaten Mamuju, PDIP mengusung Bustamin Bausat sebagai calon bupati dan H Damris sebagai calon wakil bupati. Kemudian, untuk Kabupaten Majene, PDIP mengusung pasangan Fahmi Massiara dan Lukman. Sementara itu, untuk Kabupaten Mamuju Tengah, partai tersebut mengusung H Haris yang berpasangan dengan politikus Golkar, Hastuti Indriani.
Untuk pilkada Mamuju Utara, PDIP mengusung Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa berpasangan dengan Muhammad Saal. Surat rekomendasi dukungan bagi pasangan calon di empat pilkada Sulawesi Barat itu ditandatangani Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang DH, serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Apa yang direkomendasikan oleh DPP ini sudah sangat pas atau sangat obyektif dan rasional. Apabila ada kader yang tidak mengikuti rekomendasi ini, tentu akan ada sanksi. Urusan itu kita serahkan ke DPP, biasanya berbuntut pemecatan," katanya.
#Lihat pula : Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Barat
