KPU ingin menjadikan pemilu nanti lebih bersih dan mengutamakan prinsip demokrasi. "Kalo demokrasi tahapannya bisa diprediksi tapi hasilnya tidak. Maka ada kesempatan kompetisi," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik.
Dia menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu masa orde baru berada di dalam pengawasan tekanan. Pasalnya mulai dari proses tahapan hingga hasilnya sudah ditargetkan. "Itu kekurangan pemilu orde baru. Yakni pemenangnya sudah ditarget. Kalo dalam prinsip kualifikasi pemilu di dunia itu masuk kategori pemilu otoriter, " ujar Husni dalam acara seminar nasional pemilu 2014, di Jakarta, Kamis (28/11).
Husni melanjutkan, KPU saat ini membuat beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pemilu dengan lebih terbuka dalam tahapannya. Tujuannya agar hasil pemilu 2014 nanti berkualitas. "Kami mau kerja profesional. Kami sampaikan pada KPU di daerah agar memberikan arahan pada petugas ad hoc supaya tidak lagi bermain pada hasil pemilu," pungkasnya.
LIPI : kualitas pemerintahan hasil Pemilu 2014 tak berubah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperkirakan kualitas pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2014 tidak akan berubah. "Kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi masih akan berlangsung pasca-Pemilu 2014," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris usai sosialisasi "Penelitian dan pengembangan IPTEK dan Kajian Pemilu Dunia" di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan secara umum skema pemilu Indonesia tidak menjanjikan munculnya wakil rakyat yang akuntabel hasil Pileg. "Sistem pemilu legislatif lebih menjanjikan munculnya anggota legislatif yang representatif, tapi tidak akuntabel karena masih ada masalah Daerah Pemilihan dan jumlah pemilih," ujarnya.
Syamsuddin mengatakan dalam pilpres juga ada masalah, misalnya seleksi internal partai politik terkait bakal calon presiden yang akan diajukan. Menurut dia seharusnya ada pemilihan pendahuluan di masing-masing parpol sebelum menentukan bakal capres.
Syamsuddin mengatakan jangan seolah-olah semua ketua umum partai memiliki hak instimewa untuk menjadi bakal capres dari partai tersebut. "Misalnya di Amerika Serikat, apakah Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton pimpinan parpol? Mereka bukan pimpinan parpol, namun tokoh internal partai," tegasnya.
