Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyebutkan enam provinsi yang harus diawasi lebih ketat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yakni Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Selain rawan konflik, ada provinsi yang juga sedang mengadakan pemilihan kepala daerah," ujar Husni dalam konferensi pers di Mabes AD, Jakarta Pusat, Minggu, 6 April 2014. Menurut dia, masalah rawan konflik akan berimbas pada molornya proses penyelenggaraan pemilu.
Husni mengatakan, di Aceh dan NTT, konflik yang diduga berlatar belakang politik terjadi sejak sebelum kampanye. Konflik tersebut menyebabkan tiga orang tewas tertembak di Aceh dan kantor KPU NTT dibakar massa.
Di Lampung, kata Husni, surat suara untuk pemilih akan dilebihi satu. Sebab, di daerah tersebut juga akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah. Hal ini, menurut dia, "Berpotensi rawan konflik antarpara pendukung calon gubernur."
Sebaliknya. di Jakarta, kata Husni, surat suara akan dikurangi satu. Musababnya, di Ibu Kota tak ada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota. Sedangkan di Papua dan Papua Barat terdapat kendala cara pendistribusian logistik di daerah terpencil.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan mengerahkan 200 satuan setingkat kompi atau sekitar 20 ribu personel untuk mengamankan proses pemungutan suara pemilu pada 9 April mendatang. Kepala Staf TNI AD Jenderal Boediman mengatakan jumlah tersebut berasal dari seluruh pasukan di tiap-tiap daerah militer. (tempo)
