Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang telah tercukupi. Secara keseluruhan, ada Rp 7,1 triliun dana dari APBD yang dianggarkan untuk Pilkada. "Ini memang cukup mengejutkan. Dari sisi efeisiensi dibanding Pilkada seperti sebelumnya, dari perhitungan yang hanya Rp 4,8 triliun ternyata Pilkada serentak justru meningkat jadi Rp 7,1 triliun," ucap Tjahjo di Kantor Presiden, Senin (2/11).
Namun demikian, dia menyebut bahwa masih ada beberapa daerah peserta Pilkada serentak yang mengalami defisit APBD. Tapi, defisit APBD itu masih bisa ditutupi dengan anggaran yang ada di tingkat provinsi.
Selain itu, sambung Tjahjo, Presiden Jokowi juga menegaskan kepada menteri dalam negeri, kepala Bareskrim, kepala Polri dan Jaksa Agung untuk memberi peringatan kepada daerah tingkat II yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah. Naskah tersebut menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran Pilkada.
Seperti diketahui, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak untuk pertama kalinya pada Desember mendatang. Pilkada serentak akan diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.
