Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Aras Tammauni menyatakan siap maju sebagai salah satu kandidat bupati Mamuju Tengah. Hal itu diungkapkan Aras saat menggelar acara buka puasa bersama tokoh Sulbar di Makassar, Jumat (3/7/2015). Politisi Demokrat ini mengatakan, keputusannya maju sebagai bupati tak lepas dari dorongan masyarakat Mamuju. "Sebenarnya saya sudah nyaman sebagai ketua DPRD provinsi, tapi masyarakat ingin saya memimpin Mamaju Tengah," katanya. Sebagai kabupaten baru, Mamuju Tengah, kata Aras, butuh pemimpin yang mampu meletakkan dasar pembangunan daerah. Aras mengaku akan menggandeng Sekda Mamju Tengah Amin Jasa sebagai calon wakilnya. Pasangan ini diusung mayoritas partai besar seperti Demokrat, Golkar, PDIP, Nasdem, dan PKS. Pilkada Serentak Sulbar - Sulawesi Barat :
1. Kab. Mamuju Tengah
2. Kab. Mamuju Utara
3. Kab. Mamuju
4. Kab. Majene
#Untuk Hasil Pilgub Sulbar 2017 - lihat disini : Hasil Quick Count Pilgub Sulbar 2017
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan pasangan calon bupati-wakil bupati untuk empat pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. "Dewan Pengurus Pusat PDIP telah mentukan sikap tentang dukungan kepada figur calon kepala daerah di Sulbar," kata Sekretaris DPD PDIP Sulbar, Charles Wiseman di Mamuju, Rabu (22/7).
Untuk pilkada Kabupaten Mamuju, PDIP mengusung Bustamin Bausat sebagai calon bupati dan H Damris sebagai calon wakil bupati. Kemudian, untuk Kabupaten Majene, PDIP mengusung pasangan Fahmi Massiara dan Lukman. Sementara itu, untuk Kabupaten Mamuju Tengah, partai tersebut mengusung H Haris yang berpasangan dengan politikus Golkar, Hastuti Indriani. Untuk pilkada Mamuju Utara, PDIP mengusung Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa berpasangan dengan Muhammad Saal.
Surat rekomendasi dukungan bagi pasangan calon di empat pilkada Sulawesi Barat itu ditandatangani Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang DH, serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Apa yang direkomendasikan oleh DPP ini sudah sangat pas atau sangat obyektif dan rasional. Apabila ada kader yang tidak mengikuti rekomendasi ini, tentu akan ada sanksi. Urusan itu kita serahkan ke DPP, biasanya berbuntut pemecatan," katanya.
