Pilkada di Kabupaten Jembrana, Bali mulai digoyang isu paket boneka yang sengaja dipasang untuk memuluskan kemenangan kandidat tertentu.Dari berbagai sumber, paket ‘abal-abal’ dimaksud adalah pasangan I Komang Sinatra dan I Gusti Agung Ketut Sudanayasa. Paket ini disebut-sebut sebagai paket boneka yang sengaja diciptakan agar tidak ada calon tunggal.
Diketahui paket rekayasa itu bentukan Forum Komunikasi Antar Partai (Forkap) yang diusung Partai Nasdem yang memiliki satu kursi di DPRD Jembrana, PKB dengan dua kursi di DPRD Jembrana, dan Partai Hanura dengan jumlah empat kursi di DPRD Jembrana.
Melihat hal tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan politisi di Bali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat turun menyelidiki munculnya paket boneka di Pilkada Jembrana,
Wakil Ketua Koalisi Bali Mandara (KBM), I Made Mudarta mengatakan, dirinya menentang hal tersebut. Menurutnya, membuat dan mendeklarasikan paket boneka itu bertentangan dengan semangat demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang baik dengan semangat demokrasi yang sehat.
"Paket boneka adalah salah satu kegagalan demokrasi dalam pilkada serentak. Seharusnya, semangat pilkada serentak menciptakan pemimpin yang berintegritas," ujarnya.
Mudarta mengatakan, dengan menciptakan pasangan calon boneka, Pilkada hanya berjalan secara formalitas, hal itu merupakan kejahatan demokrasi.
Mudarta meminta penegak hukum di pusat melakukan pencegahan dan mengantisipasinya dengan menyelidiki peserta pilkada serentak yang membuat rekayasa dengan mendaftarkan paket boneka.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Hanura Bali, Made Sudarta mengaku akan menyelidiki paket boneka tersebut yang juga diusung partai besutan Wiranto di Pilkada Jembrana tersebut.
"Kami jelas akan menolak dan tidak akan pernah setuju mengusung paket boneka atau rekayasa dalam Pilkada. Saya baru terpilih secara aklamasi jadi Ketua DPD Hanura, nanti akan kita selidiki dulu paket itu," tuturnya secara terpisah.
