Salah satu yang paling ditunggu setelah rakyat Indonesia melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) adalah hasil dari hitung cepat alias quick count Pilpres 2014. KPU sudah menetapkan 56 lembaga survei yang bisa mempublikasikan hasil quick count pada pemilihan anggota legislatif lalu.
Beberapa hasil quick count lembaga survei yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya akan disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional beberapa jam setelah pencoblosan pada 9 Juli 2014.
Ada 56 lembaga survei yang resmi ditetapkan oleh KPU sebagian di antaranya melakukan hitung cepat aias quick count. Meski pencoblosan baru dilaksanakan pada 9 Juli, hasil dari quick count Pilpres 2014 mulai ramai dibicarakan karena WNI yang berada di luar negeri sudah lebih dulu memberikan suaranya.
Beredar hasil quick count pemilu presiden sejumlah tempat pemungutan suara di luar negeri menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) untuk sementara unggul mutlak.
Namun kubu pasangan nomor 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menilai quick count yanng beredar di media sosial dan pesan berantai merupakan hasil karangan angka yang mengunggulkan capres dan cawapres tertentu.
“Suka suka yang bikin aja mau dibikin berapa. Boleh lah nyenengin ati, kita bisa kan bikin kayak gitu, ngarang sendiri selesai lima menit,” kata juru bicara Prabowo-Hatta Tantowi Yahya di sela-sela menghadiri debat capres dan cawapres di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (5/6/2014).
Pesan broadcast message yang diterima Bisnis.com dari DPP PDI-P menyebutkan Jokowi menang mutlak di sejumlah negara Asia dan Eropa. Di Arab Saudi Jokowi 75% dan Prabowo 25%, Amerika Jokowi 80% dan Prabowo 20%, Australia Jokowi 85% dan Prabowo 15%, Timur Tengah Jokowi 70% dan Prabowo 30%, Asia Oceania Jokowi 65% dan Prabowo 35%, Malaysia Jokowi 85% dan Prabowo 15%, Jepang Jokowi 60% dan Prabowo 40%.
Tantowi menambahkan meski kubunya bisa mengeluarkan data seperti itu namun tidak akan melakukannya daripada datanya berbeda dengan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. - (Kabar24.com)
