Lembaga Survei dan Pemantau Quick Count Pemilu 2014

Sebanyak 56 lembaga survei dan lembaga hitung cepat terdaftar di KPU Pusat.

Ke-56 lembaga survei dan lembaga hitung cepat itu diperkirakan akan meramaikan penghitungan suara yang diraih parpol pada pemilihan anggota legislatif pada 9 April 2014.

Berikut daftar 56 lembaga survei dan lembaga hitung cepat berdasar data dari KPU:

    PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
    PT Citra Komunikasi LSI
    PT Konsultan Citra Indonesia
    Media Survei Nasional
    PT Citra Publik Indonesia
    PT Indikator Politik Indonesia
    PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
    PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
    PT Roy Morgan Research
    Lembaga Jaringan Isu Publik
    PT Cyrus Nusantara
    PT Citra Publik
    PT Media Survei Indonesia
    Saiful Mujani Research and Consulting
    CIRUS Surveyors Group
    Lembaga Survei Nasional
    Pusat Data Bersatu
    Lembaga Survei Jakarta
    Pol-Tracking Indonesia
    Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
    Political Communication Institute
    Markplus Insight
    Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
    Pusat Kajian Kebijakan san Pembangunan Strategis (Puskaptis)
    PT Indo Barometer
    Charta Politika Indonesia
    Polmark Indonesia
    Jaringan Suara Indonesia (JSI)
    Studi Suara Rakyat (SSR)
    Lentera Data Riset
    Lembaga Polling Indonesia (LPI)
    Political Weather Station
    Lembaga Klimatologi Politik
    New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
    Puslitbang Diklat LPP RRI
    PT Kompas Media Nusantara
    Institute for Strategic and Development Studies
    PT Alvara Strategi Indonesia
    Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
    Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)
    PT Premiere Epsilon Indonesia
    Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
    Indonesia Research and Survey (IRES)
    Citra Survei Indonesia (CSI)
    PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
    PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
    Populi Center
    Lembaga Real Count Nusantara
    Nurjaman Center For Indonesian Democrazy (NCID)
    Lembaga Pemilih Indonesia
    Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
    Indonesia Survey Center (JSC)
    Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)
    Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
    Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
    Losta Institute

Selain akan diramaikan dengan sejumlah hasil hitung cepat, pemilihan legislatif atau Pileg 2014 juga akan diawasi oleh sejumlah lembaga pemantau.

Berdasar data dari KPU Pusat, terdapat 19 lembaga pemantau pemilu legislative pada 9 April 2014 yang sudah terakreditasi.

Adapun 19 lembaga pemantau Pemilu 2014 yang terakreditasi di KPU adalah:

    Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
    Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPPP)
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
    Garda Santri Nusantara
    Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care)
    Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatsu Samasuru Lesuri Tapirone
    Perkumpulan Reclassering Indonesia
    Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa Cq Lembaga Study International Ora Et Labora
    Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
    Partnership for Govermance Reform (Kemitraan)
    LSM Pijar Keadilan
    Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
    Perkumpulan Badan Eksekutif Litbang dan Advokasi Sosial
    Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
    Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)
    Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI)
    PT CYRUS Nusantara
    Institute for Democracy, Politics and Human Right (Indepth Indonesia)
    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Selengkapnya

Jadwal Pemilu 2014 bagi WNI di Luar Negri

Tinggal hitungan hari Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk lima tahun mendatang. Persiapan agenda pemilihan umum (pemilu) pun kian intensif, begitu juga di luar negeri.

WNI di Tiongkok Mulai 23 Maret 2014 - Warga Negara Indonesia (WNI) di Kota Tianjin, China mulai melakukan pemungutan suara pada pemilihan umum. Dengan penuh semangat, 48 orang WNI di Tianjin menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR RI.

Acara yang berlangsung pada pukul 13.30-17.00 waktu setempat (China Standard Time) di rumah makan Perfect Days ini dimulai dengan pembukaan dan penyuluhan tata cara pemilu dari tim PPLN. Pemilih yang berada di Luar Negeri memilih calon legislatif dari Daerah Pemilihan Jakarta 2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemilih dapat mencoblos nama calegnya atau gambar partainya saja.

Setelah namanya dinyatakan terdaftar dalam DPT dan mendapatkan surat suara, demi menjaga asas langsung, umum, bebas dan rahasia pemilih masuk ke dalam suatu ruangan khusus untuk mencoblos. Setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta.

Berbeda dengan pelaksanaan pemilu di kota-kota lain, acara yang difasilitasi oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok Cabang Tianjin ini dilaksanakan di sebuah rumah makan, dimana selain menyukseskan pesta demokrasi, acara ini juga digunakan sebagai ajang kumpul-kumpul dan silaturahmi sesama WNI yang ada di Kota Tianjin. Selama berlangsungnya acara rumah makan Perfect Days terus dipadati oleh WNI yang mayoritas merupakan pelajar.

Di akhir acara, sejumlah mahasiswa menjadi saksi penandatanganan berita acara Pemilu Dropbox di Tianjin. Ketua Umum PPI Tiongkok cabang Tianjin juga mendapat kesempatan melakukan penyegelan kotak suara. Pada pelaksanaan pemilu sistem dropboks tidak dilakukan penghitungan suara. Penghitungan surat suara akan dilakukan di KBRI Beijing bersama-sama dengan penghitungan surat suara dari kota-kota lainnya.

Hong Kong dan Macau Digelar 30 Maret 2014 - KPU PPLN Hong Kong menetapkan jadwal Pemilu Legislatif 2014 bagi WNI Hong Kong dan Macau pada Minggu 30 Maret 2014, mulai jam 9 am-5 pm, di Lapangan Hijau Victoria Park dan Lapangan Sam Can Tang Macau. Dalam selebaran yang diterima DDHK News, PPLN Hong Kong menyebutkan, Pemilu 30 Maret 2014 adalah pemilu anggota legislatif. “Anda dapat mencoblos satu lambang partai atau nama caleg yang Anda pilih,” katanya.

Jika belum menerima surat konfirmasi pemilihan dari panitia Pemilu atau form hilang, warga Indonesia di Hong Kong dan Macau bisa datang langsung ke lokasi pemilihan. Prosesi pemberian suara di TPS Hong Kong dan Macau meliputi enam langkah, yaitu mendaftar di tempat, tunggu giliran, ambil surat suara, coblos salah satu partai atau caleg, masukkan ke kotak suara, dan penandaan jari telah memilih.

Jerman WNI Persiapan Nyoblos 5 April 2014 - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Berlin menggelar sosialisasi Pemilu. Sosialisasi dilaksanakan di Aula KBRI Berlin dan dihadiri oleh Duta Besar Fauzi Bowo. Selain dihadiri oleh Fauzi Bowo, sosialisasi pemilu juga dihadiri oleh jajaran KBRI Berlin, masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Berlin dan daerah sekitarnya.

Sosialisasi ini dilakukan guna menjelaskan kepada warga negara Indonesia disana tentang waktu waktu dan tempat pelaksanaan pemilu serta tata cara mencoblos kertas suara dengan benar.  Dubes RI untuk Jerman Fauzi Bowo menyatakan bahwa jumlah DPT di Jerman sebanyak 13.988 yang terdiri dari 2594 DPT untuk wilayah Hamburg dan sekitarnya. 2858 DPT untuk wilayah Berlin dan sekitarnya dan 8536 DPT untuk wilayah Frankfurt dan sekitarnya. Dubes juga berharap agar pelaksanaan pemilu kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Sementara itu, Ketua PPLN Berlin Alavi Ali menjelaskan bahwa sesuai keputusan KPU, pemilu di Jerman akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014. Ia mengatakan bahwa warga Indonesia di Jerman dapat memilih langsung ke TPS atau mengirimkan surat suaranya melalui pos. Para pelajar Indonesia di Jerman pun memiliki antusias yang sangat besar untuk memberikan suaranya pada pemilu mendatang. Dalam acara sosialisasi tersebut, panitia pemilu juga memperagakan tentang cara mencoblos kertas suara dengan benar.

WNI di Australia Siap Nyoblos 5 April 2014 - Jumlah pemilih warga Indonesia yang telah terdaftar di negara bagian New South Wales, Queensland, dan South Australia berjumlah 23.367 orang. Pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif Indonesia di Australia direncanakan dilaksanakan pada Sabtu, 5 April 2014, bukan 9 April 2014 seperti penetapan tanggal secara nasional di Indonesia.

Penetapan ini dilakukan mengingat berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Sydney, yang menyatakan hari tersebut merupakan hari libur, sehingga memungkinkan bagi masyarakat pemilih warga negara Indonesia dapat datang ke lokasi-lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan PPLN.

Pada ketiga negara bagian tersebut, yang juga merupakan wilayah kerja KJRI Sydney terdapat 10 lokasi TPS, yakni 7 lokasi untuk 18 TPS di New South Wales, 2 lokasi untuk 2 TPS di South Australia, dan 1 lokasi untuk 1 TPS di Queensland. Warga Negara Indonesia terbanyak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 15.953 orang dan terdapat di negara bagian New South Wales.

Untuk memasyarakatkan pelaksanaan Pemilu legislatif di ketiga negara bagian tersebut, pada 15 Maret 2014 lalu, PPLN Sydney bertempat di Kantor KJRI Sydney melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini juga didahului dengan pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dari tiap-tiap TPS. KPPSLN dilantik oleh Jon Sumarjono, Ketua PPLN yang juga merupakan sesepuh masyarakat Indonesia di Sydney.

Jumlah pemilih yang terdaftar di PPLN Sydney merupakan jumlah pemilih terbanyak Warga Negara Indonesia di Australia. Untuk mendukung kelancaran pendaftaran pemilih, PPLN Sydney telah membuka website: www.pemilusydney.com. Mengingat luasnya jangkauan tempat tinggal masyarakat Indonesia yang tersebar di New South Wales, South Australia dan Queensland, Jon Sumarjono menghimbau kepada warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2014 agar segera mendaftarkan diri melalui website yang terbentuk.

WNI di Perth Australia Nyoblos 6 April 2014 - Di Perth, Australia. Sejak kedatangan surat suara Jumat, 21 Maret lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Perth, Australia, mulai sibuk melipat surat suara. Dede, demikian dia biasa disapa, menjelaskan, KJRI Perth akan menghelat pemilu pada 6 April.

Dede menyampaikan, hingga saat ini, sudah ada 5.300 warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Australia Barat yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Namun, dalam beberapa hari belakangan, jumlah itu membengkak hingga 6.400 orang dalam daftar pemilih tambahan dan pemilih khusus.

Kepala Sekretariat Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Perth Nusiaga Putri memaparkan, mereka yang tidak memiliki akses untuk datang ke TPS dapat memilih via pos. Dan jumlah peminat pemilu pos ini juga membengkak, dari 200-an orang menjadi 400-an pemilih. Untuk pemilu via pos, KJRI Perth mengirimkan surat suara dan perangko balasan kepada para pemilih. Mereka harus mengirim kembali surat suara paling lama 9 April cap pos.

WNI di Malaysia Gelar 6 April 2014 - Pemerintah dan aparat keamanan di Malaysia, khususnya di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, menyatakan siap mendukung Pemilu Legislatif yang akan digelar 6 April 2014. Selama Pemilu berlangsung, kepolisian setempat tidak akan merazia Warga Negara Indonesia (WNI).

Sejumlah surat kelengkapan WNI berupa identitas, paspor, serta izin kerja, biasanya disimpan majikan selama mereka bekerja di Malaysia. Selama Pemilu, petugas keamanan setempat akan mengabaikan hal tersebut dan tidak melakukan sweeping. WNI cukup membawa kopi identitas diri untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Selengkapnya

Hasil Quick Count Pemilu 2014 atau Penghitungan Manual

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penghitungan surat suara hasil pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 tetap mengacu pada penghitungan manual. Penghitungan secara elektronik hanya sebagai pelengkap saja.

"Oh ya dari pemilu ke pemilu sampai sekarang UU mengatur penghitungan suara secara manual bukan elektronik," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (27/3).

Sementara untuk hitung cepat yang menggunakan teknologi informasi Husni menjelaskan lantaran hanya untuk melengkapi kebutuhan informasi yang lebih cepat dulu dari proses rekap yang sedang berjalan. Jadi, landasan utama penghitungan suara dalam Pemilu 2014 ini tetap menggunakan sistem penghitungan manual.

"Itu yang sering dimaknai tidak tepat oleh publik seakan-akan IT yang dijadikan landasan untuk menghitung suara. Ini yang kita mau dudukan dalam pemilu sekarang," jelas Husni.

"Yang dipakai adalah yang manual sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia," tandasnya.

Proses penghitungan hasil suara pada Pemilu mendatang tidak berbeda dengan proses penghitungan suara pada Pemilu 2009. Namun, sistem menggunakan hak pilih dalam pemilu kali ini dengan cara mencoblos. Sedangkan Pemilu 2009 dengan cara mencontreng.*(mdk/bal)*

Selengkapnya

Hasil Pemilu 2014 - KPU Hanya Akui Penghitungan Manual

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penghitungan surat suara hasil pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 tetap mengacu pada penghitungan manual. Penghitungan secara elektronik hanya sebagai pelengkap saja.

"Oh ya dari pemilu ke pemilu sampai sekarang UU mengatur penghitungan suara secara manual bukan elektronik," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (27/3).

Sementara untuk hitung cepat yang menggunakan teknologi informasi Husni menjelaskan lantaran hanya untuk melengkapi kebutuhan informasi yang lebih cepat dulu dari proses rekap yang sedang berjalan. Jadi, landasan utama penghitungan suara dalam Pemilu 2014 ini tetap menggunakan sistem penghitungan manual.

"Itu yang sering dimaknai tidak tepat oleh publik seakan-akan IT yang dijadikan landasan untuk menghitung suara. Ini yang kita mau dudukan dalam pemilu sekarang," jelas Husni.

"Yang dipakai adalah yang manual sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia," tandasnya.

Proses penghitungan hasil suara pada Pemilu mendatang tidak berbeda dengan proses penghitungan suara pada Pemilu 2009. Namun, sistem menggunakan hak pilih dalam pemilu kali ini dengan cara mencoblos. Sedangkan Pemilu 2009 dengan cara mencontreng.*(mdk/bal)*

Selengkapnya

Pemilu 2014 - Jadwal Resmi Kampanye 12 Partai Politik

Jadwal kampanye Pemilu legislatif Partai Politik 2014 perlu untuk diketahui masyarakat luas, sebagai sarana untuk mengetahui apa saja visi dan misi yang diusung oleh keduabelas partai politik peserta Pemilu tahun ini. Hari ini Sabtu 22/03/2014 sudah berjalan 7 hari pelaksanaan kampanye terbuka.

Setiap parpol memiliki jatah kampanye yang sama yaitu 12 hari, tidak termasuk hari besar Nyepi dan hari libur nasional. Kini memang sudah memasuki masa kampanye, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 mengenai tahapan Pemilu 2014.

Waktu bagi parpol untuk kampanye dengan pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, serta tatap muka adalah mulai 11 Januari 2013 – 5 April 2014.

Sedangkan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik adalah tanggal 16 Maret 2014 – 5 April 2014.

Tanggal 5 April hingga 8 April adalah masa tenang, dimana sudah tak dibolehkan lagi ada kampanye ataupun sosialisasi. Sedangkan 9 April adalah dilaksanakannya Pemilu secara serentak.

Keduabelas partai peserta pemilu nasional yang tahun ini mengikuti pemilu legislatif berdasarkan nomor urutnya adalah:

    Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
    Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
    Partai Demokrat
    Partai Amanat Nasional (PAN)
    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
    Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
    Partai Bulan Bintang (PBB)
    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Berbeda lagi halnya dengan di Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam, yang mendapat tambahan 3 partai lokal.

Selengkapnya

Pilpres dan Pileg Serentak Mulai 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak pada 2019. MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil. 

"Pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan Pemilu seterusnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusannya di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan pileg dan pilpres dilakukan serentak bukan untuk pemilu 2014. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Dalam gugatannya, koalisi meminta agar pileg mulai dari DPRD, DPD, DPR, dan pilpres harus dilakukan secara serentak. Sehingga pemilu yang selama ini dilakukan 2 kali pencoblosan disatukan menjadi 1 kali pencoblosan.

Kendati, nasib gugatan itu sempat 'digantung' MK selama setahun lebih. Bahkan, koalisi telah melayangkan 3 kali surat protes ke MK yang isinya menuntut agar MK segera membacakan putusan terhadap gugatan itu.

Koalisi juga sempat mengancam akan mencabut gugatan itu apabila MK masih mengulur waktu untuk membacakan putusan. Sebab, MK juga menerima gugatan uji materi yang hampir serupa yang didaftarkan Bakal Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Padahal di satu sisi gugatan koalisi masih terkatung-katung nasibnya. liputan6

Selengkapnya

Jumlah Pemilih Sumatera Barat Ada 3,65 juta

Pilkada Sumbar 2015 - Sumatera Barat 2015Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan, jumlah pemilih di Sumatera Barat pada Pemilu 2014 sebanyak 3,65 juta jiwa. "Dari 5 juta penduduk Sumbar, tercatat 3,65 juta yang mempunyai hak pilih," kata Irwan kepada ANTARA News, Padang, Rabu.

Dia menambahkan, data tersebut tidak akan ada perubahan sama sekali. "Semua pemerintah daerah kabupaten dan kota sudah melakukan pendataan jumlah pemilih. Insya Allah tidak akan berubah," ujar anggota Majelis Syuro PKS itu.

Kalaupun ada perubahan seperti penambahan atau berkurang, kata dia, kemungkinan itu sangat kecil. "Mungkin warga Sumatera Barat yang ada di Jakarta dan daerah lain tapi masih mempunyai KTP Sumbar lalu memilih di Jakarta, atau sebaliknya. Apalagi KPU sudah mengeluarkan edaran soal tempat memilih," kata Irwan.

Pada Pemilu 2009, jumlah pemilih di Sumatera Barat sebanyak 3.155 .148 jiwa. Pada Pemilu 2014, jumlah tersebut naik sebanyak 400 ribu jiwa. - Antara
Selengkapnya

Hasil Pemilu 2014 - KPK Tidak Optimis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis melihat hasil pemilihan umum (pemilu) yang akan datang. Penilaian ini muncul setelah lembaga antirasuah itu melakukan kajian dan juga survei persepsi masyarakat terkait pemilu.

"Kami memang tidak optimis bahwa hasil pemilu mendatang akan lebih baik dari yang sekarang," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dalam diskusi 'Pemilu Berintegritas: Momentum Menuju Pemimpin yang Pro Pemberantasan Korupsi' di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/3).

Ada beberapa faktor yang membuat Pandu tidak optimistis. Pertama, ia mangatakan, partai politik (parpol) tidak melakukan tes integritas kepada calon anggota legislatif (caleg). Terkait integritas ini, menurut dia, sisi paling dominan adalah mengenai rekam jejak para calon. Berdasarkan hasil survei KPK pada 2013, ternyata masyarakat pun masih minim yang mempertimbangkan rekam jejak sebelum memilih pemimpin. 

Dari 1200 responden, menurut Pandu, hanya 6,64 persen yang mempertimbangkan rekam jejak atau ada di posisi ketujuh. Pertimbangan yang dominan adalah mengenai perilaku dan karakter, kemampuan calon, serta kedekatan dengan masyarakat. "Padahal menurut konsep KPK, rekam jejak adalah yang paling penting untuk men-detect kemungkinan potensi korupsi pimpinan yang akan datang," kata dia.

Faktor kedua yang membuat KPK tidak optimistis, menurut Pandu, karena calon tidak mempunyai visi misi ketika berkampanye. Karena, ia menilai, visi misi calon adalah visi misi parpol. Ketiga, menurut dia, Badan Kehormatan DPR RI tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat pengaduan. "Yang terjadi adalah saling sandera di antara parpol," ujar dia.

Menurut Pandu, faktor keempat adalah parpol tidak membangun sistem pengaduan. Sehingga masyarakat bisa melakukan laporan terkait anggota dewan. "Padahal hanya parpol yang bisa lakukan recalling atau PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata dia. 

Mengacu pada faktor-faktor tadi, Pandu mengatakan, KPK merasa prihatin dengan pemilu tahun ini. Namun, ia berharap masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat untuk para calon pemimpin mendatang. Pandu mengatakan, KPK sendiri mempunya tagline "Pilih yang Jujur". "Agar masyarakat memilih calon yang jujur. Lihat rekam jejaknya," ujar dia.

Selengkapnya

Masa Kampanye Pemilu 2014 Dimulai

Para pimpinan partai politik melakukan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas yang berisi tentang kesiapan untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib, damai, berkualitas dan berintegritas. Semua itu demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Tak hanya itu saja yang tercantum di dalam pakta integritas, tetapi juga kesiapan para partai politik untuk menjunjung nilai-nilai demokratisasi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum momen penandatanganan dilakukan, Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan kata sambutan di hadapan para pimpinan lembaga negara, partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisioner KPU RI, serta ribuan massa yang turut hadir. 

Dalam kesempatan tersebut, Husni mengungkapkan, “Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat di era reformasi. Karena itu, sudah seharusnya Indonesia memasuki situasi demokrasi yang memiliki stabilitas dan ketahanan, dimana pemilu mampu menghasilkan pemimpin yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.” 

Husni kemudian melanjutkan, “Partai politik, sebagai infrastruktur demokrasi, merupakan sumber utama kepemimpinan nasional yang akan menata dan mengelola kenegaraan guna mencapai tujuan nasional. Oleh sebab itu, para politisi harus bisa menjadi teladan bagi rakyat, dan mengedepankan semangat kebersamaan.”

Selain itu, Husni juga menegaskan harapannya agar para peserta pemilu tidak menggunakan cara-cara yang menyimpang saat berkampanye. “Praktik politik uang, intimidasi dan kekerasan harus ditinggalkan. Partai politik harus bisa lebih fokus dalam menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan berbagai problema bangsa. Dengan demikian, kita bisa mendidik masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri.”

Wakil partai politik yang hadir juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Kesuksesan pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi aktif para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Seusai deklarasi, acara dimeriahkan dengan pelepasan kirab berupa kendaraan hias 15 partai politik peserta pemilu dan juga lembaga umum terkait. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penampilan dari bintang tamu seperti Putri Ayu dan Irma Dharmawangsa. Acara berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dan ditutup dengan penampilan dari musisi ternama, yaitu Iwan Fals dan Nidji.

Selengkapnya