Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara untuk pemilu anggota legislatif 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh.
Penetapan tanggal 9 April sebagai hari libur ini berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar Nomor Se.2/Men/III/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
Surat edaran yang ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tanggal 26 Maret 2014 ditujukan kepada para gubernur, para bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya yang berada di wilayahnya masing-masing.
Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona mengatakan penetapan 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
“Penerbitan surat edaran ini juga sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah menetapkan 9 April sebagai hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Sekjen Abdul Wahab Bangkona seusai menjadi innspektur upacara HUT Kemnakertrans ke-36 di Jakarta pada Selasa (1/4/2014).
Abdul Wahab mengatakan dalam surat edaran disebutkan bahwa apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.
“Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi,“ kata Abdul Wahab mengutip surat edaran Menakertrans tersebut.
Abdul Wahab mengatakan upah kerja lembur yang dilakukan pada pelaksanaan hari pencoblosan 9 April nanti dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan.
“Dalam hal di suatu wilayah/daerah harus dilakukan pemungutan suara ulang, maka penetapan hari libur pemungutan suara ulang di wilayah/daerah tersebut berpedoman pada Peraturan KPU,” kata Abdul Wahab. - Inilah
