Setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan tersendiri. Kerawanan itu akibat timbulnya rasa ketidakpuasan dari hasil pemilu, baik itu dari masyarakat, calon anggota legislatif mau pun partai politik peserta pemilu.
Untuk mengantisipasinya, Polri, telah melakukan persiapan pengamanan pemilu. Persiapan itu mulai dari langkah preventif, preemtif hingga represif.
Polri telah memetakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan, baik rawan sosial maupun rawan konflik. Pemetaan tersebut, berdasarkan pengalaman Polri dalam mengamankan jalannya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebelumnya.
Lima Provinsi Prioritas Pengamanan Pemilu
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprioritaskan pengamanan pemilihan umum legislatif 2014 di lima provinsi yakni Aceh, Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua menjadi wilayah fokus utama.
Pihak Kepolisian telah mengerahkan 31 Kepolisian Daerah (Polda) untuk menjalankan upaya pengamanan Pemilu 2014 di seluruh Indonesia ditambah satu satuan tugas di tingkat nasional.
Lima Provinsi Rawan Konflik saat Pemilu
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana selama Pemilu 2014 berlangsung.
Dari koordinasi yang dilakukan, ada lima provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan.
Empat Provinsi Jadi Titik Rawan Kecurangan
Bawaslu dan KPU mencatat beberapa provinsi yang menjadi titik rawan baik kecurangan maupun kekerasan dalam Pemilu 2014. Ada 4 provinsi yang disebut rawan tersebut, yaitu Aceh, Papua, Maluku Utara dan Lampung.
Titik rawan misal pada saat penghitungan suara maupun saat rekapitulasi suara. Baik KPU, Bawaslu sudah deteksi dan sudah melakukan upaya khusus supaya tak terjadi kecurangan. Hal itu disampaikan saat jumpa pers bersama Bawaslu dan KPU di kantor Bawaslu.
#Dari berbagai sumber
